//
LaTaR beLaKaNg OtoNoMi DaErAh

Sentralisasi pelayanan dan pembinaan kepada rakyat tidak mungkin dilakukan dari pusat saja. Oleh karena itu, wilayah Negara dibagi atas daerah besar dan daerah kecil. Untuk keperluan tersebut, diperlukan asas dalam mengelola daerah yang meliputi :

  1. Desentralisasi pelaayanan rakyat /public. Adpun filsafat yang dianut adalah: Pemerintah Daerah ada karena ada rakyat yang harus dilayani. Desentralisasi merupakan power sharing (otonomi formal dan otonomi material). Otonomi daerah bertujuan memudahkan pelayanan kepada rakyat. Oleh karena itu, outputnya hendaknya berupa pemenuhan bahan kebutuhan pokok rakyat-public goods-dan peraturan daerah-public regulation agar rakyat tertib dan adanya kepastian hukum. ,kebijakan desentralisasi mempunyai tujuan politis dan administrasi, tetapi tujuan utamanya adalah pealayanan kepada rakyat.
  2. Dekonsentrasi : diselenggarakan karena tidak semua tugas-tugas teknis pelayanan kepada rakyat dapat diselengarakan dengan baik oleh Pemerintah Daerah (kabupaten/kota). Dekonsentrasi terdiri atas fungsional (kanwil/kandep) dan terintregrasi (kepala wilayah).

Pada kenyataannya, otonomi daerah di Indonesia secara luas tidak/belum pernah terlaksana. Sejak masa penjajahan Belanda, Jepang, dan setelah kemerdekaan otonomi masih dalam bentuk dekonsentrasi.

Di samping system desentralisasi dan dekonsentrasi yang dipergunakan oleh system pemerintahan daerah, juga dikenal tugas bantuan yang dilakukan oelh pemerintah daerah untuk iktu melaksanakan tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah atasannya.

Penyelenggaraan rumah tangga sendiri dilakukan atas dasar inisiatif dan kebijaksanaan sendiri, namun demikian tidak berarti, bahwa penyelenggaraannya terlepas sama sekali dari garis-garis yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atasannya. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tetap terpelihara dengan melakukan pengawasan untuk mecegah timbulnya perselisihan yang tidak dikehendaki.

Pengawasan preventif merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap penyelenggaraan urusan rumah tangga sendiri. Pengawasan ini dilakukan dengan memberikan pengesahan lebih dahulu oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah atasannya terhadap suatu peraturan sebelum peraturan itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

SEJARAH OTONOMI DAERAH

  1. UU No.1 Tahun 1945
  2. UU No. 22 Tahun 1948
  3. UU NO.1 Tahun 1957
  4. UU NO.18 Tahun 1965
  5. UU No. 5 Tahun 1974
  6. UU No.22 Tahun 1999
  7. UU No.25 Tahun 1999
  8. UU NO.32 Tahun 2004

OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI

Istilah otonomi daerah dan desentralisasi dalam konteks bahasan system penyelenggaraan pemerintahan sering digunakan secara aduk.

  1. Desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggara Negara, sedangakan otonomi menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut.
  2. Otonomi dalam arti sempit dapat diartikan mandiri sedangkan dalam makna luas sebagai berdaya. Jadi otonomi daerah berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.

VISI OTONOMI DAERAH

  1. Politik: Harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya Kepala Pemerintahan Daerah yang dipilh secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsife;
  2. Ekonomi: Terbukanya peluang bagi pemerintah di daerah mengembangkan kebijakan regional dan local untuk mengoptimalkan lpendayagunaan potensi;
  3. Sosial: Menciptkan kemampuan masyarakat untukmerespon dinamika kehidupan di sekitarnya.

KONSEP DASAR OTONOMI DAERAH

  1. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik kepada daerah;
  2. Penguatan peran DPRD sebagai representasi rakyat local dalam pemilihan dan penetapan Kepala Daerah;
  3. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur berkualitas tinggi dngan tingkat akseptabilitas yang tinggi pula;
  4. Peningkatan efektifitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif;
  5. Peningkatan efisiensi administrasi keungan daerah;
  6. Pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah;
  7. Pemberian keleluasaan kepala daerah dan optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat.

PEMBAGIAN DAERAH

Wilayaha Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, serta daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah (Pasal 2 UU No.32/2004). Pemerintah provinsi yang berbatasan dengan laut memiliki kewenangan wilayah laut sejauh 12 mil laut di ukur dari garis pantai kea rah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan (Pasal 18 Ayat [4] UU No.32/2004). Asas ini bertentangan dengan Deklarasi Pemerintah RI yang telah dikukuhkan melalui UNCLOS, serta telah diratifikasi dengan UU No. 6/1999 tentang Perairan Indonesia.

Sehubungan dengan ini, ada yang patut diwaspadai bahwa semangat otonomi seharusnya tidak menjurus pada semangat pembentukan daerah berdasarkan etnik atau subkultur. Pada masa penjajahan Belanda, wilayah Indonesia terbagi berdasarkan subkultur dengan dibentuknyadaerah keresidenan. Selanjutnya, wilayah-wilayah tersebut terbagi habis menjadi provinsi, keresidenan, kabupaten/kota, kewedanaan, dan kecamatan.

Globalisasi yang menyebabakan adanya Global Paradox (Nasbit, 1987: 55) jangan sampai menyemangati pemekaran wilayah atas dasar pendekatan kebudayaan sehingga menimbulkan benturan budaya yang berakibat pecahnya Negara nasional (Hungton, 1966: 100). Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus pada wilayah dilalui Alur Laut Kepulauan-Riau, Kalimantan Barat, Bangka-Belitung, Banten, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Pulau Lombok, serta Maluku dan Maluku Utara. Yang beberapa saat lalu sehingga kini tetap bergejolak, baim yang berupa konflik fisik maupun konflik non fisik (keinginan memisahkan diri dengan membentuk provinsi baru).

PEMBAGIAN KEWENANGAN (UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah)

  1. Kewenangan Pemerintahan ( Pasal 10 Ayat [3] ):
  1. Politik luar negeri;
  2. Pertahanan;
  3. Keamanan;
  4. Yustisi;
  5. Moneter dan fiscal nasional; dan
  6. Agama.
  1. Kewenangan Wajib Pemerintah Daerah Provinsi (Pasal13)
  1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan’
  2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
  3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
  5. Penanganan bidang kesehatan;
  6. Penyelengaraaan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
  7. Penanggulangan maslah social lintas kabupaten/kota;
  8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
  9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
  10. Pengendalian lingkungan hidup;
  11. Pelayanan petanahan termasuk lintas kabupate/kota;
  12. Pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
  13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
  14. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota
  15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten; dan
  16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
  1. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota (pada dasrnya sama, tetapi dalam skala kabupoaten/kota, pasal 14):
  1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
  2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
  3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakt;
  4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
  5. Penanganan bidang kesehatan;
  6. Penyelengaraan bidang pendidikan;
  7. Penanggulangan maslah sosial;
  8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
  9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  10. Pengendalian lingkungan hidup;
  11. Pelayanan pertanahan;
  12. Pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
  13. Pelayanan admintrasi umum pemerintahan;
  14. Pelayanan administrasi penanaman modal;
  15. Penyelenggaraan pelayanan dasra lainnya; dan
  16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh perundang-undangan.
  1. Kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya di wilayah laut (Pasal 18):
  1. Eksplorasi, eksploitasi, konsevasi, dan pengelolaan laut;
  2. Pengaturan administrasi;
  3. Pengaturan tata ruang;
  4. Penegakkan hokum terhadap peraturan yang dikeluarkan oelh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;
  5. Ikut serta pemeliharan keamanan; dan
  6. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan Negara.

SUMBER PENERIMAAN PELAKSANAAN DESENTRALISASI

Untuk mendukung jalannya pemerintahan di daerah, diperlukan dana yang tidak sedikit. Akan tetapi, tidak semua daerah mampu mendanai sendiri jalannya roda pemerintahan. Oleh karena itu, Pemerintah harus mampu membagi adil dan merata hasil potensi masyarakat. Agar adil dan merata, diperlukan aturan yang baku. Dari ketentuan tersebut, dikeluarkan beberapa istilah tentang dana untuk keperluan pembinaan wilayah, antara lain:

  1. Pendapatan Asli Daerah:
  1. Pajak daerah;
  2. Retribusi daerah;
  3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah;
  4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
  1. Dana Pertimbangan Daerah, terdiri atas:
  1. Dana bagi hasil dari pajak dan sumber daya alam;
  2. Dana alokasi umum; dan
  3. Dana alokasi khusus.
  1. Pinjaman Daerah: daerah dpat meminjam dari dalam negeri dan luar negeri (melalui Pemerintah Pusat) dengan persetujuan DPRD.
  2. Lain-lain penerimaan yang sah termasuk Dana Darurat, berasal dari pinjaman APBN.

DAERAH FRONTIER

Banyak pimpinan daerah, politisi, pejabat daerah yang tidak menyadari dan mendalami makna filosifi otonomi daerah sehingga ada wilayah yang terpencil, bahkan terisolasi pada era globalisasi. Mereka sering mengabaikan daerah ”hinreland” (pedalaman), tetapi apabila hinterland ini berada di tapal batas-batas resmi, yang dikukuhkan melalui perjanjian Internasional dengan Negara jiran, daerah ini merupakan daerah “frontier”. Daerah frontier terbantuk kerana sifat manusia yang saling bergantung, baik dengan manusia maupun dengan alam sehingga terjadi simbiosis. Kehidupan masyarakat Indonesia dengan masyarakat Negara jiran menjadi saling mempengaruhi. Akibatnya, terjadi pergeseran batas Negara secara imajiner.

Daerah frontier (Sunardi,2004:151) terjadi antara lain:

  1. Dorongan ekonomi, berupa kemudahan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup;
  2. Dorongan social budaya, berupa kesamaan subkultur (suku) dan kemudahan mendapatkan fasilitas perlindungan masa depan;
  3. Dorongan politik, antara lain adanya kepastian hokum dan tidak menutup kemungkinan adanya tuntutan referendum.

Pembinaan wilayah frontier laut hendaknya mendapat prioritas, mengingat banyak pulau-pulau sepanjang perbatasan yang rawan untuk dikuasai Negara tetangga. Dari 91 pulau yang menjadi titik batas asa 12 pulau yang rawan diserobot oleh Negara lain, baik melalui okupasi diam-diam maupun melalui penetrasi budaya dan ekonomi. Untuk itu perlu berdirinya jawatan pencatatan pulau/pantai yang dikenal sebagai Marine Cadastre.

HUBUNGAN OTONOMI DAERAH DENGAN DEMOKRATISASI

Otonomi daerah tidak saja berarti melaksanakan demokrasi, tetapi mendorong berkembangnya auto-aktivitet. Auto-aktiviteit artinya bertindak sendiri, melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkunagn sendiri. Dengan berkembangnya Auto-aktiviteit tercapailah apa yang dimaksud dengan demokrasi, Pemerintah yang dilaksanakan oleh rakyat, untuk rakyat. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya sendiri melainkan juga memperbaiki nasibnya sendiri.

KONSEKUENSI OTONOMI DAERAH TERHADAP DEMOKRATISASI

a. otonomi Daerah harus dipandang sebagai instrumen desentralisasi dalam ramgka mempertahankan keutuhan serta keberagaman bangsa;

b. Otonomi Daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah, bukan otonomi pemerintahan daerah (Pemda), juga bukan otinom bagi “daerah”.

PENUTUP

KESIMPULAN

Sejak proklamasi kemerdekaan hingga sekarang system pemerintahan daerah yang berlaku di Negara RI mengalami beberapa kali perubahan karena Undang-Undang yang mengaturnya itu berbeda-beda dan bersumber pada Undang-Undang Dasar tidak menganut azas yang sama. Selain itu juga system pemerintahan daerah sebelum proklamasi kemerdekaan sudah dikenal orang pada zaman penjajahan Hindia-Belanda dan Jepang.

Arti penting Otonomi Daerah-Desentralisasi:

  1. Untuk terciptanya efisiensi-efektifitas penyelenggraan pemerinntahan;
  2. Sebagai sarana pendidikan politik;
  3. Pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan;
  4. Stabilitas politik;
  5. Kesetaraan politik
  6. Akuntabilitas publik.

SARAN

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok Negara, dan dalam membina kestabilan politik serta kesatuan bangsa maka hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama-san\ma dengan dekonsentrasi.

Diskusi

16 thoughts on “LaTaR beLaKaNg OtoNoMi DaErAh

  1. perbanyak lagi bahannya boss biar kami bisa terus membaca dan referensi mudah kami dsapat.

    Posted by YUSDIN | Mei 7, 2011, 5:22 am
  2. trima kasih , bisa membatu pala pelajar dgn ringkasannya

    Posted by amooy | Oktober 14, 2011, 2:09 pm
  3. terimkasih…
    nue udah lengkap sma appa yg kku cari….

    Posted by anha | Oktober 21, 2011, 10:28 am
  4. wah.., disini lengkap sekali ya..
    sama sprti yg aku cari..
    perpanyak lg ya>>
    bial perlu ampe full aja..
    biar kami bisa jadi pandai..
    =D

    Posted by angelyn | November 26, 2011, 4:17 pm
  5. wahh.. disini lengkap sekali..
    apa yg aku cari ada semua..
    asyikk!!
    tambah lagi yaa

    Posted by angelyn | November 26, 2011, 4:18 pm
  6. mantap dee..:D

    Posted by shania | November 26, 2011, 4:19 pm
  7. saya suka belajar disini..

    Posted by valent | November 26, 2011, 4:21 pm
  8. thank’s ya..

    Posted by cinta | November 26, 2011, 4:22 pm
  9. mantap..

    Posted by carsten | November 26, 2011, 4:37 pm
  10. sangat bermanfaat referensinya, thx :)

    Posted by daengrewa | Januari 4, 2012, 3:48 pm
  11. sip udeh , arigatou ^^

    Posted by bhush | Maret 26, 2012, 1:19 pm
  12. latar belakangnya mana???

    Posted by yolanda liviana | September 23, 2012, 2:43 pm
  13. latar belakang nya kemana yaaa?

    Posted by dira | Oktober 9, 2012, 2:13 am
  14. faktor” apa sja yang mendorong terbentuknya otonomi daerah ?

    Posted by tantia | Oktober 10, 2012, 10:49 am
  15. apa arti penting OTDA bagi bangsa dan negara? cara membuat tampilan wordpress seperti ini bagaimana? terimakasih

    Posted by tantykusuma | Oktober 21, 2012, 4:35 am
  16. lengkap banget! makasih ya.. tugas saya jadi kebantu heheh :D

    Posted by ARaya | November 7, 2013, 9:41 am

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

kalender

Desember 2014
S S R K J S M
« Jun    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Klik tertinggi

  • Tidak ada

RSS poto

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

Blog Stats

  • 43,966 hits

Top Rated

virtual

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Bergabunglah dengan 4 pengikut lainnya.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: