//
you're reading...
Uncategorized

PERAN HAKIM AGUNG DALAM PENEMUAN HUKUM!

1
PERAN HAKIM AGUNG
DALAM PENEMUAN HUKUM (RECHTSVINDING) DAN
PENCIPTAAN HUKUM (RECHTSSCHEPPING)
PADA ERA REFORMASI DAN TRANSFO RMAS I
Oleh : Drs. H. Abd. Halim Syahran, SH, MH.
A. Latar Belakang Masalah.
Sejak Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya sebagai suatu bangsa
yang merdeka, para pendiri bangsa ketika itu telah memilih dan sepakat
menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pilihan para pendiri
bangsa yang mewakili seluruh rakyat Indonesia berkeyakinan bahwa hukumlah
yang dapat dijadikan pijakan dan landasan hidup berbangsa dan bernegara untuk
mewujudkan tujuan dan cita-cita kemerdekaan.
Sistem hukum yang dipergunakan di Indonesia adalah sistem hukum
“Civil Law” yaitu sistem hukum kodifikasi atau tertulis. Hal ini dapat dimengerti
bahwa proses penyebaran sistem hukum Civil Law ini sangat pesat, sehingga
sistem hukum tersebut tidak hanya dijumpai di Eropa Benua, tetapi dipergunakan
pula oleh negara-negara lain, oleh karenanya negara-negara tersebut dimasukkan
ke dalam keluarga Civil Law.
Sistem hukum Civil Law mulai muncul pada abad ke tigabelas dan sejak
saat it u senantiasa mengalami perkembangan, perubahan atau dengan istilah lain
menjalani suatu evolusi. Selama evolusi ini ia mengalami penyempurnaan, yaitu
menyesuaikan kepada tuntutan dan keperluan masyarakatnya yang berubah.
Evolusi terhadap sistem hukum ini adalah sangat terkait dengan perubahan
masyarakat internasional, yaitu terjadinya hubungan antara negara yang lebih
seimbang. Beberapa ciri penting yang menandai perkembangan ini adalah :
1. Bangkitnya kesadaran masyarakat bangsa-bangsa akan makna kemerdekaan,
kesederajatan, dan kerja sama antar bangsa. Ciri ini ditandai oleh makna
gerakan kemerdekaan kebanyakan negara dari penguasaan kolonialisme. Pada
tahun 1945, masyarakat internasional telah menjadi suatu komunitas bangsabangsa
yang merdeka. Ketika it u PBB telah dibangun oleh 51 negara, yang
pada tahun 1992 telah menjadi 166 negara.
2
2. Berubahnya orientasi masyarakat internasional dari perluasan kekuasaan oleh
negara-negara kolonial pada pra perang dunia II ke arah kerja sama,
pembangunan kesejahteraan, dan pembangunan ekonomi global. Kegiatan
perekonomian yang pada pra perang dunia II didominasi oleh perusahaanperusahaan
perdagangan privat atau oleh kekuasaan kolonialisme dan
kekuatan militer, pada pasca perang dunia II telah melibatkan perhatian dan
kepentingan negara-negara berdaulat karena lebih bersifat publik.
Perkembangan ini ditandai oleh meluasnya partisipan kegiatan ekonomi ke
kawasan Asia Afrika dan Asia Pasifik, yang sebelum perang dunia II lebih
terpusat di kawasan Eropa Barat dan Amerika Utara.1
Kendatipun demikian selain perubahan masyarakat internasional, maka
perubahan masyarakat nasional atau regional, juga memberikan pengaruh yang
besar terhadap perkembangan dan perubahan sistem hukum pada suatu negara.
Sebab jika terjadi perubahan sosial, maka keperluan masyarakat juga akan
berubah secara kuantitatif dan kualitatif. Juga keperluan hukum masyarakat pun
dengan hal it u akan berubah, dan menghendaki perubahan serta tambahan baik
kaidah hukum positifnya maupun lembaga hukumnya. Hanya saja proses
penyesuaian hukum pada perubahan sosial itu biasanya berlangsung lambat.
Seringkali hukum harus menunggu proses perubahan sosial mencapai tahapan
kristalisasi dan kemapanan tertentu unt uk dapat memunculkan kaidah, pranata
dan lembaga hukum yang baru. Kenyataan inilah yang menimbulkan ungkapan :
hukum itu berjalan tertatih-tatih mengikuti kejadian (het recht hink achter de
feiten aan).
Para sosiolog pada umumnya berpendapat bahwa tidak ada sesuatu
masyarakatpun yang tidak berubah, walaupun ada masyarakat yang berubah lebih
cepat dari pada masyarakat yang lain. Sejarah perkembangan peradaban manusia
telah membuktikannya sebagai akibat perkembangan diberbagai aspek kehidupan
yang mempengaruhi interaksi sosial. Prilaku manusia bukan semata-mata perilaku
biologis tetapi lebih merupakan perilaku sosiologis dan etis yang bermakna karena
berdasarkan pada suatu filsafat mengenai makna kehidupan it u sendiri, baik
menyangkut tujuan hidup manusia pribadi, maupun yang mengarahkan kehidupan
manusia dalam kelompok atau masyarakat.
1 I. B. Wyana Putra. 1993 , Hukum S ebagai Suatu Sistem, Bandung : PT. Remaja
Rosdakarya, Hal. 116.
3
Dekade era reformasi dan transformasi terhadap perubahan-perubahan
tersebut diatas telah tercermin dalam kehidupan sosial dan perilaku masyarakat.
Era reformasi dan transformasi di Indonesia lahir setelah runt uhnya rezim orde
baru pada bulan Mei 1998. Di masa orde baru tersebut telah dirasakan oleh
masyarakat adanya sesuat u yang kurang pada tempatnya bahkan menjurus kepada
kehancuran dan kezaliman, seperti dikotomi dalam kehidupan, pengebirian
terhadap kebebasan dan kediktatoran dalam kekuasaan. Pada kondisi yang
tertekan seperti ini, maka muncullah reformasi dan transformasi dalam suatu
kegiatan berupa tunt utan-tuntutan perubahan dan perbaikan. Tunt utan
pembaharuan tersebut bukan hanya dalam demensi sosial, politik, budaya dan
lainnya, tetapi juga termasuk reformasi hukum.
Sistem hukum Indonesia yang menganut Civil Law yait u bentuk hukum
yang tertulis dan kodifikasi, sudah barang tentu kodifikasi hukum itu tidak akan
mampu menampung semua aspirasi masyarakat, lebih-lebih di era reformasi dan
transformasi ini, dimana perubahan dan perkembangan begitu cepat, sehingga
betapapun cepatnya pembuat Undang-Undang bekerja, persoalan yang timbul
dalam masyarakat yang membut uhkan pengaturan, ternyata lebih cepat lagi. Oleh
karena itu sering terjadi dalam masyarakat sesuatu persoalan yang belum ada
peraturannya atau dengan istilah lain adalah kekosongan hukum. Pengisian
kekosongan hukum ini adalah sesuatu yang harus dilakukan, sehingga apabila
terjadi hal yang baru dalam kehidupan masyarakat yang tidak ada perat urannya,
maka kekosongan hukum itu harus diisi oleh hakim. Pengisian kekosongan hukum
dalam sistem formal dari hukum ini dilakukan oleh hakim, manakala diajukan
kepadanya suat u perkara yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku, atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku tidaklah
mungkin diterapkan walau ditafsirkan sekalipun.
Kegiatan hakim untuk mengisi kekosongan hukum dalam sistem hukum
ini adalah dengan melakukan kreasi hukum. Upaya melakukan kreasi hukum
tersebut hakim dapat mempergunakan bermacam cara, antara lain Penemuan
Hukum (rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (rechtsschepping) sehingga
tidak ada satu perkarapun yang tidak terselesaikan dan tidak ada persoalan yang
tidak ada hukumnya. Lebih-lebih lagi penemuan hukum dan penciptan hukum
tersebut dilakukan oleh Hakim Agung, sehingga hasil penemuan hukum dan
penciptaan hukum lebih bermakna dalam dunia hukum. Hal ini dapat dimengerti,
4
karena Hakim Agung itu adalah hakim tertinggi dan produk putusannya adalah
merupakan putusan puncak atau terakhir yang berkekuatan hukum tetap untuk
dilaksanakan, selagi pula putusan-putusan Hakim Agung itu diteladani dan
menjadi ikutan sebagai yurisprudensi.
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut di atas, maka untuk
lebih mendalam kajian tentang hal itu, patutlah kiranya dit uangkan dalam karya
tulis yang berjudul “PERAN HAKIM AGUNG DALAM PENEMUAN HUKUM
(RECHTSVINDING) DAN PENCIPTAAN HUKUM (RECHT SSCHEPPING)
PADA ERA REFORMASI DAN TRRANSPORMASI.
B. Pokok Masalah.
Era reformasi dan transformasi adalah zaman pembaharuan dan perubahan
yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Pada zaman ini terjadi peristiwaperistiwa
baru dan perkembangan baru yang sulit dan tidak terjamah oleh hukum
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan hukum atau
peraturan-peraturan tersebut adalah merupakan hajat masyarakat yang diperlukan
dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu agar kekosongan hukum itu terisi sebagai
penyelesaian suat u perkara bagi hakim, maka haruslah hakim mampu menemukan
hukum dan penciptaan hukum sebagai hukum yang kongkrit. Sangat
diprioritaskan lagi penemuan hukum dan penciptaan hukum tersebut dihasilkan
oleh Hakim Agung sebagai puncak pencetak hukum. Oleh karena itu pokok
bahasan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah kekosongan hukum akibat dari reformasi dan transformasi
diisi dengan penemuan hukum (Rechtsvinding) dan penciptaan hukum
(Rechtsschepping).
2. Bagaimanakah peran Hakim Agung dalam menemukan hukum
(Rechtsvinding) dan penciptaan hukum (Rechtsschepping) untuk mengisi
kekosongan hukum di era reformasi dan transformasi.
C. Pembahasan Masalah.
Reformasi adalah berasal dari istilah Inggeris yaitu “reform” atau
“reformation” yang berarti perubahan (change), perbaikan (improvement),
5
peningkatan (betterment), pembetulan (correction) dan pembentukan sekali lagi.2
Sedangkan transformasi berasal dari “transformeren” yang berarti memberi bentuk
lain.3 Memperhatikan pengertian harfiah (etimologi) dari kedua kata tersebut di
atas, dapatlah dipahami bahwa reformasi dan transformasi mempunyai arti yang
mirip yaitu perubahan suatu bentuk kepada bentuk yang lain. Istilah reformasi
pertama kali diperkenalkan dalam sejarah Eropah. Penyulutnya adalah
penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi yang dilakukan kekuasaan gereja di
bawah pimpinan Paus. Sedangkan pelopornya antara lain Martin Luther yang
mengumumkan kumpulan 97 tesisnya yang menentang teologi skolastik pada
bulan September 1517.
Era reformasi di Indonesia seakan-akan baru mencuat dan menjadi logo
baru, sejak rezim Orde Baru zaman pemerintahan Soeharto lengser keprabon
setelah tiga dekade berkuasa. Bangsa Indonesia hidup ketika itu sepertinya dalam
keadaan baik/stabil dalam demokrasi, ekonomi dan penegakan hukum. Akan
tetapi setelah dirasakan terpuruk dalam segala lini kehidupan, akhirnya tersentak
oleh kesadaran baru, dan seketika itu pula muncul gerakan reformasi. Reformasi
tidak selalu kontek dalam segala perubahan, tetapi termasuk juga memelihara
tatanan lama yang dianggap baik. Pelaksanaan reformasi harus diberikan format,
antara lain demokrasi dalam kehidupan politik dan mengedepankan supremasi
hukum. Tampa demokrasi dalam kehidupan berpolitik yang pilar-pilarnya
dibungkus dalam hukum yang responsive terhadap nilai-nilai keadilan, maka
krisis akan selalu datang dan mendapat sorotan yang miring dari dunia
Internasional.
Reformasi yang terjadi pada bulan Mei tahun 1998 itu adalah reformasi
revolusioner, yaitu suatu tuntutan perubahan dan perbaikan secara mendadak dan
cepat sehingga transformasi masyarakat melalui cara ini sering terjadi sebagai
akibat peristiwa yang keras dan menimbulkan korban jiwa dengan t ujuan
penggantian pimpinan negara maupun asas pemerintahan dan asas kehidupan
sosial kemasyarakatan lainnya termasuk masalah hukum. Sekalipun perubahan
yang revolusioner ini kurang berakar di masyarakat dan berakibat mengacaukan
struktur dan kultur masyarakat yang sebelumnya, akan tetapi tunt utan perubahan
tersebut menjadi perhatian bagi seluruh komponen bangsa.
2 Kamus Inggeris, 1969 London. Hal . 343 .
3 Soepeno. 1957, Kamus Papuler, Cet.V, Surab aya : Kasatry a. Hal 398.
6
Sebelum terjadi reformasi revolusioner, sebenarnya dalam masyarakat
sudah terjadi perubahan dan perbaikan yang berkembang secara alami sesuai
dengan pola perkembangan masyarakat itu sendiri, yaitu ada perkembangannya
yang cepat dan dilain pihak perkembangannya cukup pesat. Hal yang pasti
menurut para ahli ilmu sosial bahwa tidak ada masyarakat yang statis, tidak
bergerak, melainkan yang ada adalah masyarakat manusia yang secara terus
menerus mengalami perubahan. W. Fridmann yang dikutip oleh Teuku
Muhammad Radhi, SH. mengatakan tempo dari perubahan perubahan sosial pada
zaman ini telah berakselerasi pada titik mana asumsi-asumsi pada hari ini
mungkin tidak berlaku lagi dalam beberapa tahun yang akan datang.4 Ibnu
Khaldun mengatakan bahwa keadaan umat manusia adat kebiasaan dari
peradabannya tidaklah pada suatu gerak dan khittoh yang tetap, melainkan
berubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan tempat, maka
keadaan ini terjadi pula pada dunia dan negara. Sungguh Sunnat ullah berlaku pada
hamba-hambaNya.5
Suatu persoalan yang dihadapi akibat perubahan yang terjadi secara terus
menerus dalam kehidupan masyarakat adalah sangat mempengaruhi kepada
hukum yang sedang berjalan sebagai pengawal dari perubahan tersebut. Hal
delematis pada lazimnya bahwa ketentuan hukum dengan perubahan dan
perkembangan masyarakat tidak pernah berjalan sejajar, malah hukum selalu
tertinggal dengan perkembangan masyarakat. Antara ketentuan hukum dengan
problem yang timbul dalam interaksi dalam kehidupan masyarakat selalu tidak
tertampung dalam ketentuan hukum yang berlaku. Pantaslah digambarkan bahwa
perjalanan hukum dengan perubahan dan perkembangan masyarakat bagaikan
kereta ditarik seekor kuda. Ungkapan tentang hukum ini melukiskan bahwa
perubahan masyarakat berjalan terus sedangkan hukum tertinggal dibelakang.
Sebagai jawaban dan mencari jalan keluar dari belenggu ungkapan fact ual
tentang hukum tersebut di atas, maka muncullah suatu fenomena baru yang
digagas oleh Roscoe Pound, ia mengemukakan bahwa hukum seyogyanya
4 Tengku Muh ammad Radhi, , 16 April 1981, Permasalahan Hu kum Islam dalam
Perspektif Pembangunan Hukum Nasional, Mak alah dalam rangka Stadium Gen eral , Fakultas Sy ariah
IAIN Sy arif Hidayatullah , Jakart a. Hal. 8. 5 Ahmad Sudjono , . (Trans), 1981 , Subhi Mahmassani . Falsafah Tasyri’ Fil-Islami,
Bandung : Al-Ma’ari f, Hal . 160 .
7
dijadikan “tool of social engineering” menuju masyarakat yang di cita-citakan.6
Ajaran R. Pound ini memposisikan hukum pada garda depan dari kehidupan
Masyarakat. Hukum diposisikan sebagai sarana perekayasa sosial. Pandangan
baru yang modern ini diperkenalkan oleh Muchtar Kusumaatmaja di Indonesia
untuk menjawab problem hukum yang sama di Indonesia. Akan tetapi Mohctar
Kusumaatmaja mengolah dan mengakomodasikannya kembali untuk disesuaikan
dengan sosial kultur masyarakat Indonesia. Penambahan yang kemudian
dipandang menyempurnakan pendapat R. Pound itu adalah bahwa hukum itu
sekurang-kurangnya (dalam tatanan sosial) punya fungsi ganda, jadi tak sematamata
sebagai perekayasa sosial. Fungsi pertama sebagai penjaga agar komunitas
sosial tetap utuh dalam arti tidak terpecah (integration functie). Kedua berfungsi
memberi arah dalam proses perjalanan masyarakat menuju tujuan yang secara
bersama digariskan (umumnya) oleh para founding father suatu negara. Dengan
demikian hukum bertindak semacam pengawal masyarakat sehingga tidak keluar
dari rambu-rambu yang telah dibuat sebagai manifestasi dari tujuan digariskan
tadi.
Pandangan Muchtar Kusumaatmaja dua fungsi ini, yakni sebagai sarana
pemelihara ketertiban masyarakat dan menjamin kepastian hukum sekaligus
sebagai sarana pembaharuan masyarakat, apabila dihadapkan dengan hukum
positif yang berlaku di Indonesia tentu sangat relevan dan dianjurkan oleh Eugen
Ehrlich (pemuka dari aliran sociological jurisprudence) dalam pandangannya yang
mengatakan bahwa hukum positif yang baik dan karenanya efektif, adalah hukum
positif yang sesuai dengan living law yang sebagai inner order dari masyarakat
mencerminkan nilai-nilai yang hidup didalamnya. Anjuran E. Ehrlich ini
memberikan semangat bagi sistem hukum di Indonesia, agar hukum positif yang
berlaku di Indonesia tetap efektif dalam menghadapi perubahan dan
perkembangan dinamika masyarakat haruslah menjadi hukum yang hidup di
masyarakat dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang
hidup di masyarakat. Hal semacam ini adalah suat u sarana menjadikan hukum
Indonesia sebagai sistem hukum terbuka. Sistem hukum terbuka yang dipelopori
oleh Paul Scholten dengan paparannya bahwa hakim memperoleh kebebasan yang
lebih dari pada yang dimiliki sebelumnya, hal ini disebabkan terjadinya
6 C.EG. Sunary ati Hartono, 1991 , Politik Hu kum Menuju Satu Sistem Hu kum Nasional,
Banding : Alumni , Hal. 80.
8
perkembangan peradilan dan perkembangan hukum (peraturan perundangundangan)
yang diarahkan kepada pembent ukan hukum. Paparan P. Scholten ini
menyediakan ruang untuk melakukan penemuan hukum (Rechtsvinding) dan
penciptaan hukum (Rechtsschepping) yang disebabkan terjadinya kekosongan
hukum, baik karena tidak jelasnya perat uran perundang-undangan, maupun
peraturan perundang-undangannya tidak ada. Oleh karena itu dapat dinyatakan
bahwa penemuan hukum dan penciptaan hukum adalah suatu cara untuk mengisi
kekosongan hukum.
Sistem hukum di Indonesia yang apabila dihadapkan dengan perubahan
dan perkembangan dalam kehidupan masyarakat, maka akan sering terjadi
kekosongan hukum. Oleh karena itu penemuan hukum (Rechtsvinding) dan
penciptaan hukum (Rechtsschepping) haruslah dipakai untuk mengisi kekosongan
hukum tersebut.
Penemuan hukum dan penciptaan hukum mempunyai fungsi yang sama,
yaitu sebuah proses yang ditempuh oleh peradilan di dalam rangka memperoleh
kepastian mengenai arti dari suat u hukum yang dibuat dalam bentuk peraturan
perundang-undangan dan bentuk formal lainnya. Sedangkan perbedaannya bahwa
penemuan hukum itu adalah suat u metode untuk mendapatkan hukum dalam hal
peraturannya sudah ada akan tetapi tidak jelas bagaimana penerapannya pada
suatu kasus yang konkret. Sedangkan penciptaan hukum adalah merupakan suatu
metode untuk mendapatkan hukum dalam hal tidak ada peraturannya yang secara
khusus unt uk memeriksa dan mengadili suatu kasus konkret.
Kecermatan dalam membedakan kedua metode tersebut (penemuan hukum
dan penciptaan hukum) menjadi penting untuk lebih memahami sebuah putusan
yang dijatuhkan oleh hakim. Apakah putusan itu hanya didasarkan pada
penerapan undang-undang (dalam arti materiil), ataukah ada semacam
“pekerjaan ekstra” sehingga disana dapat ditakar pula kredibilitas hakim ketika
memutus perkara. Jika yang pertama itu dilakukan (penemuan hukum) oleh hakim
dalam institusi peradilan, maka hakim melakukan interpretasi. Besar atau kecil,
luas atau sempit, interpretasi yang dilakukan tergant ung pada kecermatan di dalam
menggali makna sebuah peraturan dihadapkan pada kasus yang sedang ditangani.
Jika hal kedua dilakukan (penciptaan hukum), yaitu keharusan
menemukan hukum baru ketika aturannya tidak saja tak jelas, tetapi memang tidak
ada, diperlukan penciptaan hukum. Hakim harus menggali berdasarkan banyak hal
9
mulai dari menganalogikan dengan perkara yang (mungkin) sejenis, menetapkan
parameter tertentu yang akan dijadikan sebagai patokan di dalam menjatuhkan
putusan, dan yang lebih penting lagi adalah memperhatikan elemen sosiokult ural
keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Dengan demikian apakah
sebuah kasus yang ditangani it u akan tuntas berdasarkan interpretasi atau analogi,
sepenuhnya akan tergant ung kepada hakim. Hanya saja nanti putusan tersebut
akan diuji oleh masyarakat, tentang adil dan tidaknya. Sebab hakekat penerapan,
apakah itu interpretasi atau analogi, akan terpulang kepada keharusan tegaknya
nilai keadilan dan kepastian hukum secara simetris.
Berangkat dari persamaan dan perbedaan antara penemuan hukum dan
penciptaan hukum tersebut di atas, maka kiranya dapat diuraikan tentang
pengertian penemuan hukum (rechtsvinding) dan penciptaan hukum
(rechtsschepping) agar lebih terarah penggunaannya.
Penemuan hukum (rechtsvinding) adalah proses pembentukan hukum oleh
hakim, atau aparat hukum lainnya yang dit ugaskan untuk penerapan peraturan
hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa
penemuan hukum itu adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan
hukum (das Sollen) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret
(Das Sain) tertentu.7 Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik
atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk it u perlu
dicarikan hukumnya. Jadi dalam penemuan hukum yang penting adalah
bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya unt uk peristiwa konkret.
Menurut ajaran hukum fungsional dari Ter Heide yang penting ialah pertanyaan
bagaimana dalam sit uasi tertentu dapat diketemukan pemecahannya yang paling
baik yang sesuai dengan kebutuhan kehidupan bersama dan dengan harapan yang
hidup diantara para warga masyarakat terhadap “permainan kemasyarakatan”
yang dikuasai oleh “aturan mainan”. Disini bukan hasil penemuan hukum yang
merupakan titik sentral, walaupun tujuannya adalah menghasilkan putusan,
melainkan metode yang digunakan.
Adapun pengertian penciptaan hukum adalah hukumnya it u sama sekali
tidak ada, kemudian diciptakan, dari tidak ada menjadi ada. Hukum bukanlah
selalu berupa kaedah baik tertulis maupun tidak, tetapi dapat juga berupa perilaku
7 Sudikno Mertokusumo , 1996, Penemuan Hukum S ebuah Pengantar, Yogy akarta : Libety,
Hal. 37.
10
atau peristiwa. Di dalam perilaku itulah terdapat hukumnya. Dari perilaku it ulah
harus diketemukan atau digali kaedah atau hukumnya.8 Melakukan penciptaan
hukum untuk mengisi kekosongan hukum adalah suatu hal yang tepat dalam hal
menyelesaikan perkara yang tidak ada hukumnya (peraturan perundangundangan).
Hal ini adalah suatu kenyataan bahwa pembuat Undang-Undang hanya
menetapkan peraturan hukum yang bersifat umum, sehingga pertimbangan untuk
hal-hal yang konkret diserahkan kepada hakim. Selain itu pembuat Undang-
Undang senantiasa tertinggal di belakang perkembangan masyarakat, sehingga
terjadi suatu keadaan sedemikian rupa, adanya hal-hal baru dalam kehidupan
masyarakat yang tidak ada peraturan hukumnya. Ini artinya ada kekosongan
hukum dalam sistem hukum yang harus disi oleh hakim.
Metode penemuan hukum dilakukan dengan metode interpretasi yaitu
penafsiran. Menurut Fitzgerald, ia membedakan dalam masalah interpretasi
hukum itu secara umum ada 2 (dua) macam yaitu :
Pertama interpretasi yang bersifat harfiah, sepertinya semata-mata merujuk
pada kalimat-kalimat di dalam peraturan. Kalimat menjadi inti dan sekaligus
pegangan di dalam memutuskan perkara. Kalimat yang merupakan litera legis
menjadi patokan dasar unt uk memutuskan perkara. Hal ini pada umumnya
dilakukan karena memang di dalam kalimat tersebut sudah mengandung pesan
yang jelas. Karena kejelasan itu tidak perlu ada interpretasi lain lagi. Bahkan kalau
dilakukan interpretasi lain akan menyebabkan kesalahan di dalam penerapan
hukumnya.
Kedua interpretasi yang bersifat fungsional, artinya tidak semata-mata
mengikatkan diri pada kalimat yang menjadi acuan. Interpretasi fungsional lebih
jauh mengusahakan pemahaman terhadap maksud yang sebenarnya dari dibuatnya
peraturan tertentu. Teknisnya adalah dengan menggali, menghubungkan dan
mensistematisasikan dengan sumber-sumber lain yang dinilai relevan dalam arti
dapat memberikan kejelasan lebih sempurna. Pemahaman terhadap apa yang
terkandung di dalam klausula tentu tidak bisa hanya didasarkan kepada kalimat
yang tersirat semata-mata, tetapi juga mesti dilakukan penggalian sehingga
ditemukan apa yang tersirat di baliknya. Para pakar hukum pada umumnya
memilah-milah interpretasi it u sekurang-kurangnya ada 8 (delapan) macam, yaitu,
8 Ibid.
11
interpretasi formal, interpretasi gramatikal, interpretasi sistemaris, interpretasi
teleologis atau sosiologis, interpretasi historis, interpretasi komparatif, interpretasi
futuristis dan interpretasi restriktif serta ekstensif.
Adapun unt uk melakukan penciptaan hukum, metode yang dipergunakan
adalah metode analogi, disamping itu ada yang menambahkannya dengan metode
penghalusan hukum dan argumentum a contrario. Analogi adalah suat u cara
penerapan suatu peraturan hukum sedemikian rupa, dimana peraturan hukum
tersebut menyebut dengan tegas kejadian yang di at ur, kemudian peraturan hukum
itu dipergunakan juga oleh hakim terhadap kejadian yang lain yang tidak disebut
dalam peraturan hukum itu, tetapi di dalam kejadian ini ada anasir yang
mengandung kesamaan dengan anasir di dalam kejadian yang secara tegas diatur
oleh perat uran hukum yang dimaksud.
Suatu hal yang menarik dan sangat penting untuk dipertanyakan adalah
siapakah yang pantas untuk melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum
tersebut. Walaupun dalam kajian akademis yang berhak melakukan penemuan
hukum dan penciptaan hukum it u adalah banyak komponen, seperti ahli hukum,
Pengacara, Dosen, jaksa dan lainnya, akan tetapi apabila dilihat dari pengertian
hukum itu sendiri, yaitu hukum adalah hakim (dalam arti senpit) karena hakimlah
yang membuat hukum (judge made law) dan peradilan (dalam arti luas) karena
peradilan adalah sarana penegak hukum, maka jelaslah bahwa yang berkompeten
untuk melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum tersebut adalah hakim.
Hakim dianggap urgen dalam penemuan hukum dan penciptaan hukum karena
hakim itu mempunyai wibawa. Selebihnya penemuan hukum dan penciptaan
hukum yang digali oleh hakim adalah hukum, sedangkan hasil penggalian dari
Ilmuan hukum, dosen, peneliti dan lainnya bukanlah hukum, melainkan ilmu atau
doktrin. Doktrin bukanlah hukum, tetapi adalah sumber hukum, namun apabila
doktrin hukum itu dipergunakan oleh hakim barulah doktrin itu menjadi hukum.
Persyaratan lainnya untuk penggalian penemuan hukum dan penciptaan hukum
dan hal ini dimiliki oleh hakim, antara lain adalah penguasaan terhadap ilmu
hukum, berpikir secara yuridis, dan berkemampuan memecahkan masalah hukum
yang meliputi : ketrampilan merumuskan masalah hukum (legal problem
identification), keterampilan memecahkan masalah hukum (legal problem
solving) dan keterampilan untuk mengambil putusan (Decission making)
12
Landasan yuridis bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum dan
penciptaan hukum terdapat pada pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 14
tahun l970 yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk
memeriksa perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang
jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Penjelasan pasal
tersebut menyatakan bahwa hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami
hukum. Pencari keadilan datang kepadanya untuk mohon keadilan. Andaikata ia
tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk
memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung
jawab penuh kepada Tuhan yang Maya Esa, diri sendiri masyarakat, bangsa dan
negara. Sedangkan landasan yuridis bagi hakim untuk menggali penemuan hukum
dan penciptaan hukum sebagai suatu kewajibannya adalah sebagaimana termaktub
pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang bunyinya
“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan
memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat” Jo. Pasal 28 ayat (1)
Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang bunyinya : “Hakim wajib menggali,
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat.
Akan lain halnya apabila penemuan hukum dan penciptaan hukum itu
dilakukan oleh para Hakim Agung yang merupakan puncak dan akhir dari segala
keputusan hukum di Indonesia. Sudah barang tentu hasil Hakim Agung dalam
menemukan hukum dan penciptaan hukum itu lebih berpengaruh dan bermakna
dalam dunia hukum, karena disamping Hakim Agung itu berfungsi sebagai
pengawas juga para Hakim Agung itu merupakan tumpukan ilmu hukum dan
pengalaman yang banyak dalam membentuk hukum. Suatu kelaziman yang tidak
bisa dipungkiri di dunia peradilan, bahwa putusan-putusan hakim atasannya dalam
hal ini Hakim Agung selalu di perhatikan dan diikuti oleh hakim-hakim
dibawahnya. Utrecht dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Indonesia
menyatakan bahwa seorang hakim selalu mengikuti put usan hakim yang lebih
tinggi disebabkan karena 3 (tiga) Faktor : Pertama, sebab psychologis, yaitu
disamping dianggap banyak pengalamannya juga selaku pengawas terhadap
hakim bawahannya : Kedua, Sebab praktis, yait u apabila hakim tersebut
memberikan putusan berbeda dengan hakim yang lebih tinggi, maka pihak yang
dikalahkan pasti akan melakukan banding dan seterusnya kasasi : Ketiga, sebab
13
dirasakan sudah adil, sudah tepat, sudah patut sehingga tidak ada alasan untuk
keberatan mengikuti putusan hakim yang terdahulu itu.9
Perlu diketahui bahwa setidak tidaknya ada 2 (dua) hal putusan para
Hakim Agung itu sangat berperan dalam dunia hukum, yaitu :
1. Bahwa produk (put usan) hakim Agung it u adalah merupakan “Yurisprudensi”
karena selalu diikuti oleh hakim dibawahnya secara terus menerus dalam
mengadili perkara yang mempunyai faktor-faktor essensiil sama.
2. Bahwa produk (putusan) Hakim Agung it u bukanlah hanya sekedar sebagai
instrumen penyelesaian sengketa secara sempit, tetapi justru yang diinginkan
adalah implikasi putusan Hakim Agung itu pada pert umbuhan sistem hukum.
Landasan yuridis bagi Hakim Agung untuk melakukan penemuan hukum
dan penciptaan hukum terbaca pada pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan : Bahwa Mahkamah Agung
dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran
penyelenggaraan peradilan, apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur
dalam Undang-undang. Penjelasan pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwa
peraturan yang dapat dibuat Mahkamah Agung ini berbeda dengan peraturan yang
dibentuk pembent uk Undang-Undang, karena sifat peraturan yang dapat dibuat
Mahkamah Agung hanya mengenai pengisi kekosongan hukum acara dan tidak
dapat mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara atau hal-hal yang
berhubungan dengan pembuktian. Akan tetapi mengingat sering adanya
kelemahan dalam perat uran perundang-undangan dan tidak adanya aturan
perundang-undangan yang mengatur untuk itu, maka peran Mahkamah Agung
dalam hal ini Hakim Agung untuk membent uk hukum melalui penemuan hukum
dan penciptan hukum sangat diperlukan.
D. Kesimpulan.
1. Bahwa pada era reformasi dan transformasi ini, perubahan dan perkembangan
kult ur sosial masyarakat Indonesia berjalan terus dan cepat, sehingga hukum
(peraturan perundang-undangan) tertinggal dibelakang yang berakibat
terjadinya kekosongan hukum.
9 Riduan Sy ahrani, 1991 , Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Pustaka Kartini, Hal.107 .
14
2. Bahwa upaya untuk mengisi kekosongan hukum di negara Republik Indonesia
yang berdasarkan hukum ini, maka penemuan hukum (rechtsvinding) dan
penciptaan hukum (rechtsschepping) adalah merupakan metode yang tepat
untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.
3. Bahwa peran Hakim Agung untuk menggali penemuan hukum dan penciptaan
hukum dalam mengisi kekosongan hukum tersebut adalah mutlak diperlukan,
sehingga lebih memfungsikan yurisprudensi sebagai sumber hukum di
Indonesia dan memberikan kontribusi dalam membangun sistem hukum
Nasional.

About gamelemot

saya orang yang biasa2 saja tidak memiliki kelebihan apapun v saya selalu senantiasa bersyukur kpd Sang khalik! mungkin disini saya sedang belajr bagaimane menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lainnya oleh karena tu saya mencoba untuk mempelajari dan membagikan ilmu saya yang sedikit ini.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

kalender

November 2009
S S R K J S M
« Okt   Des »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Klik tertinggi

  • Tak ada

RSS poto

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

Blog Stats

  • 56,466 hits

Top Rated

virtual

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Bergabunglah dengan 4 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: