//
Masa lalu dan Politik Penyesalan !

Masa Lalu dan ‘Politik Penyesalan’

Barangkali ada di antara kita, yang di waktu yang lalu melakukan kejahatan, membunuh, menghilangkan orang barangkali, dan para pelaku itu barangkali masih lolos dari jeratan hukum, kali ini negara tidak boleh membiarkan mereka menjadi drakula dan penyebar maut di negeri kita. (Konperensi Pers Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pasca ledakan bom Kuningan, Jum’at 17 Juli 2009)

Masa lalu, sebuah topik penting yang menjadi perhatian kalangan akademik, politik, maupun aktivis untuk mamahami salah satu problematika dalam negara transisional. Apa makna masa lalu pada masa kini dan masa depan? Bagaimana masyarakat dan bangsa mengatasi peristiwa-peristiwa traumatik?

Di banyak negara di dunia saat ini, masa lalu hadir menjadi agenda publik. Memang, masa lalu yang dihadirkan itu –sayangnya—bukan tentang ‘masa keemasan’ tapi masa yang mengerikan, menjijikkan, penuh horor, yang terjadi pada era perang atau rezim otoritatarian. Ketika rezim itu runtuh, dan pemerintah baru mengambil kekuasaan, maka salah satu legitimasi politiknya adalah menyelesaikan masa lalu sebagai salah satu cara untuk membangun demokrasi. Ada prinsip legitimasi politik baru yang disebut ‘politik penyesalan’ (politics of regret). Artinya, sistem politik transisional mengemban kewajiban untuk mengungkap masa lalu yang pahit, melakukan berbagai cara untuk mereparasi para korban, mengadili para pelaku kejahatan kemanusiaan, mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang pernah terjadi.

Ada dua bingkai yang berbeda untuk memahami ‘politik penyesalan’: Pertama, wacana filosofis-jurisprudensial di sekitar konsep Hak Asasi Manusia universal. Dan kedua, kajian politik komparatif atas rezim transisional yang dikenal dengan ‘transitologi’. Dua bingkai itu berkembang di mana-mana, dan melahirkan wawasan yang variatif tentang ‘politik penyesalan’.

Wacana filosofis-jurisprudensial tentang Hak Asasi Manusia sudah dimulai sejak lama. Namun formulasinya mendapatkan momentum setelah Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Wacana tentang “Hak Asasi Manusia universal” menjadi dominan. Teori Hak Asasi Manusia berkembang dalam hukum internasional lengkap dengan instrumen politiknya yang mampu menekan pemerintah untuk menjamin, melindungi dan mengembangkan Hak Asasi Manusia serta menghukum keras Negara yang mengabaikannya.

Bersamaan dengan kerja advokasi itu, ada upaya lain untuk mengartikulasikan Hak Asasi universal dalam pemikiran teologis, filosofis dan jurisprudensi. Literatur akademik tentang Hak Asasi Manusia berkembang pesat. Karya filosuf Karl Jaspers berjudul Die Schuldfrage (The Question of German Guilt Pertanyaan tentang Kesalahan Jerman), misalnya, mendiskusikan bahwa tanggung jawab Jerman atas kejahatan Sosialis Nasional terdiri atas empat ranah: pidana, politik, moral dan metafisikal, dan masing-masing mempunyai bentuk pertanggungjawabannya sendiri.

Pada aras jurisprudensi, wacana berkembang dinamis untuk memecahkan dilema-dilema praktis. Bagaimana definisi ‘kejahatan atas kemanusiaan’? Para filosof dan ahli hukum memperdebatkan utility versus hak. Apakah kita akan mengejar penguasa lama setelah dia lengser dari kekuasaan? Dari disiplin lain, seperti psikologi, sosio-kultural, juga bermunculan teori. Apa ‘biaya’ psikologis, sosial, kultural dan politik yang kita tanggung ketika gagal menuntut pelaku kejahatan kemanusiaan?

Wacana Hak Asasi Manusia universal memang bertaut langsung dengan politik penyesalan, karena hanya dengan reparasi, permintaan maaf, dan pengakuan yang dapat membangun kembali martabat korban dan mampu mencegah terjadinya (berulangnya) perilaku tak manusiawi. Pandangan retrospektif dalam wacana ini justru menjadi bagian dari antisipasi masa depan.

Bingkai kedua adalah apa yang oleh kalangan ilmuwan politik disebut sebagai transitologi. Segera setelah runtuhnya rezim-rezim otoritarian di Amerika Latin pada 1980-an dan pecahnya adidaya Uni Soviet 1989, para ilmuwan dari berbagai displin –sosial, hukum, politik – mengarahkan perhatian pada masalah “transitional justice”keadilan transisional. Bagaimana pemerintahan baru menangani kesalahan warisan rezim sebelumnya? Apa solusinya – termasuk pengadilan politik, kompensasi, kebenaran dan rekonsiliasi, amnesti umum, memorialisasi atau amnesia yang sistematik? Apakah semua itu bisa menjadi landasan kuat bagi masa depan yang damai? Siapa yang bertanggung jawa atas kejahatan politik pada masa lalu, dan apa bentuk pertanggungjawaban itu? Jawaban atas pertanyaan itu beragam dan banyak pilihan.

Ada arus ‘moralisasi konflik politik’ yang berkembang jauh melampaui ‘moral politik kuno’. Oleh karena itu, ketika ada preseden awal dan model untuk reparasi, dan permintaan maaf – dengan kata lain, penyesalan politik sebagai sebuah prasyarat pembangunan perdamaian pasca konflik, maka fenomena itu merupakan fenomena modern. Dengan demikian politik penyesalan merupakan perkembangan penting dalam era kita, yang muncul sebagai karakteristik utama zaman kita, meskipun untuk mewujudkannya dalam kehidupan kita sekarang ini tetap memerlukan perjuangan panjang.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

kalender

Desember 2016
S S R K J S M
« Jun    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Klik tertinggi

  • Tak ada

RSS poto

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

Blog Stats

  • 56,466 hits

Top Rated

virtual

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Bergabunglah dengan 4 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: