//
ASPEK-ASPEK HUKUM INTERNASIONAL

ASPEK-ASPEK HUKUM INTERNASIONAL

PENGATURAN PENGGUNAAN GELOMBANG RADIO OLEH

INTERNASIONAL TELECOMMUNICATION UNION.

Oleh:

Akhmad Idris, SH

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Abstrak: Penggunaan telekomunikasi radio mulai pertengahan abad 19 sudah sangat meluas, dalam artian melewati batas kedaulatan negara, sehingga menimbulkan permasalahan hukum, khususnya hukum internasional, Menyadari hal demikian masyarakat internasional membentuk organisasi internasional ITU (Internasional Telecomunication Union) yang merupakan salah satu badan khusus PBB. ITU secara berkala mengadakan pertemuan untuk membahas masalah tersebut diatas.

Tulisan ini membahas bagaimana ITU mengatur mengenai penggunaan gelombang radio yang melewati batas kedaulatan negara

Kata kunci : Gelombang Radio, Kedaulatan Negara , ITU

Pendahuluan

Perkembangan teknologi pada saat ini mempunyai pengaruh yang cukup penting terhadap perkembangan hukum, akan tetapi sering dijumpai adanya ketidakmampuan hukum untuk mengimbangi lajunya perkembangan teknologi, hal ini selain disebabkan pembentukan hukum memerlukan waktu yang lama, juga dikarenakan perkembangan teknologi yang sangat cepat.

Salah satu perkembangan teknologi yang dianggap sangat penting adalah dalam bidang telekomunikasi, yang dalam hal ini telekomunikasi yang menggunakan gelombang radio. Istilah “radio” pada dasarnya meliputi pemancaran dan penerimaan sinyal-sinyal melalui gelombang radio elektromagnetik untuk membawa informasi).1

Perkembangan teknologi radio dimulai pada awal abad ke-19 dengan munculnya teori gelombang elektromagnetik yang dirumuskan oleh Michael Faraday. dengan melibatkan berbagai Sarjana dalam penemuan gelombang radio, maka pada saat sekarang ini sudah dapat dilakukan komunikasi melalui radio keseluruh penjuru dunia bahkan keruang angkasa. Dengan demikian menimbulkan permasalahan hukum, khususnya hukum Internasional, permasalahan tersebut diantaranya ;

  1. Apakah penggunaan gelombang radio yang melewati batas kedaulatan suatu negara dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara tersebut ?

  2. Apakah negara yang terkena siaran negara lain, yang isinya merugikan negara yang bersangkutan dapat melakukan penangkalan (counteract) terhadap siaran tersebut ?

Negara yang pertama kali dianggap melakukan counteract adalah Austria yaitu terhadap tindakan NAZI Jerman yang melakukan propaganda pada tahun 1934 melalui siaran radio yang ditujukan ke Australia yang mengakibatkan pemerintah Australia melakukan “Jamming” terhadap siaran propaganda tersebut 2)2.

Permasalahan diatas timbul dikarenakan media yang dipergunakan dalam telekomunikasi radio adalah gelombang elektromagnetik, penggunaan gelombang ini tidak menghiraukan batas-batas kedaulatan negara baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

Melihat sifat dan hakekat dari masalah yang ada terlihat bahwa masalah ini menyangkut berbagai negara sehingga menghendaki pengaturan yang bersifat internasional.

Pengaturan mengenai penggunaan gelombang radio ini dilakukan dengan membentuk badan internasional, yaitu International Telecomunication Union (ITU).

Cikal bakal ITU dimulai pada tahun 1865 dengan dibentuknya International Radio Telegraph Convention yang dihadiri oleh 20 Negara di Paris Prancis selanjutnya pada tahun 1947 ITU resmi mejadi badan khusu PBB).3

Selanjutnya ITU membentuk berbagai badan khusus yang secara berkala mengadakan pertemuan, badan-badan khusus tersebut yaitu International Frekwensi Registration Board (IFRB) dan International Radio Consultative Communite (CCIR). Badan-badan khusus inilah yang bertugas untuk melakukan pengaturan penggunaan gelombang radio.

Latar belakang dan sejarah terbentuknya ITU

Terbentuknya ITU dirasakan sebagai suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat adanya perkembangan teknologi. Pada tahun 1837 suatu penemuan besar terjadi dengan terciptanya suatu alat yang dapat mengirimkan pesan-pesan atau berita dari suatu tempat ketempat lain yang dinamakan Telegraph, dan pada tahun 1849 Telegraph digunakan secara Internasional, artinya melewati batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan meningkatnya komunikasi Internasional dan oleh karenanya dibutuhkan suatu pengaturan bagi pemakaian Telegraph, terutama yang dilakukan melintasi batas-batas Negara. Pada saat itu dalam skala bilateral terdapat suatu perjanjian antara Austria dan Jerman menyangkut tentang komunikasi Internasional, kemudian meningkat pada skala Internasional yaitu pada tanggal 17 mei 1865, dimana para wakil dari 20 negara telah bersepakat untuk mendirikan Internasional Telegraph Union melalui suatu konvensi.

Perkembangan selanjutnya pada tahun 1906 wakil dari 20 negara menyetujui suatu konvensi yaitu International Radio Telegraph Convention, kemudian pada tahun 1932 tepatnya 9 Desember kedua konvensi ini digabung menjadi satu yaitu International Telecommunication Convention yang mulai berlaku 1934 di Madrid.

Konvensi ini juga sekaligus membentuk International Telecommunication Union.(ITU) . Pada tanggal 15 November 1947 ITU resmi menjadi badan khusus PBB berdasarkan “Agreement between United Nation and International Telecommunication Union” yang berkedudukan di Bern yang kemudian dipindahkan ke Genewa. Konvensi yang menjadi dasar pembentukan dari ITU telah beberapa kali mengalami perubahan yang pertama adalah pada tanggal 3 oktober-22 desember 1952 di Buines Airos kemudian pada tanggal 12 Nopember 1965 di Montreux pada tanggal 25 Oktober 1973 di Malaga torremolis dan terakhir diadakan pada tahun 1982 di Nairobi Kenya).4

Selain dari konvensi-konvensi diatas berbagai peraturan-peraturan lain yang dibentuk seperti Radio Regulation, 21 Desember 1959 dan Telegraph Regulation tanggal 29 November 1958.

Pengaturan penggunaan gelombang radio ditinjau dari segi hukum Internasional

Sebagai suatu objek dari hukum Internasional, gelombang radio mempunyai beberapa aspek yang sangat berkaitan dengan kaidah-kaidah hukum Internasional.

Aspek hukum Internasional yang paling penting dalam pengaturan penggunaan gelombang radio adalah masalah kedaulatan negara diwilayah udara seperti telah disinggung, sebab dalam pemancaranya gelombang radio tidak mengenal batas-batas kedaulatan negara. Masalah yang timbul adalah eksistensi kedaulatan negara dalam menghadapi masuknya gelombang radio asing kedalam wilayahnya. Masuknya suatu gelombang radio berasal dari negara lain baik yang disengaja maupun tidak, bisa mempunyai aspek negatif maupun positif. Aspek positif misalnya informasi yang masuk dapat memperluas cakrawala para penerima informasi tersebut. Sedangkan aspek negatif terjadi apabila gelombang radio itu sengaja dilakukan untuk melakukan propaganda dinegara yang dituju.

Masalah kedaulatan negara ini secara khusus mulai dibahas pada pertemuan di Washington DC antara Amerika Serikat, Kanada, Kuiba dan New Foundland pada tahun 1927. Dalam pertemuan itu ditekankan bahwa setiap negara berhak untuk menggunakan setiap saluran radio, pernyataan ini dimungkinkan karena pada saat itu (tahun 1927) teknologi radio masih terbatas pada negara-negara tertentu saja.

Dalam konferensi Madrid tahun 1932, juga dinyatakan bahwa setiap negara berhak untuk menggunakan gelombang radio asalkan tidak menimbulkan interferensi atau gangguan terhadap negara lain dan jika menimbulkan interferensi negara tersebut wajib untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu kejadian pada saat itu yang berkaitan dengan hal ini adalah terganggunya telekomunikasi di Canada akibat interferensi oleh pemancar-pemancar Amerika Serikat yang terletak diperbatasan kedua negara, akibat pengaduan dari pihak kanada maka Federal Comunication Commision menyatakan bahwa komisi tidak dapat menyetujui tindakan dari pemancar-pemancar di Amerika serikat dan mengharuskan pihak Amerika Serikat menghentikan penggunaan frekuensi yang menimbulkan gangguan tersebut. Federal Communication Commision adalah badan pemerintah dari Amerika Serikat yang mengatur mengenai komunikasi di Amerika Serikat.

Pada saat sekarang dimana teknologi telekomunikasi sudah dimiliki oleh setiap negara (walaupun dalam tingkatan yang berbeda) sulit untuk menyatakan bahwa setiap negara berhak memakai secara mutlak suatu gelombang radio yang diinginkannya. Oleh karena itu selain dimungkinkan untuk memakai suatu gelombang radio tertentu, ia juga wajib untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan negara lain. Ketentuan ini tetap menghormati kedaulatan negara untuk mengatur telekomunikasinya, seperti tercantum dalam mukadimah konvensi ITU 1982 yang menyatakan ; “While Fully recognizing the sovereign right of each country to regulate its telecommunication”

Dengan demikian kedaulatan negara dari setiap negara anggota tetap dihormati dalam pengaturan penggunaan gelombang radio dan dalam kenyataan sulit untuk mengatakan secara tegas eksistensi dari kedaulatan negara sehubungan dengan pengaturan penggunaan gelombang radio. Hal ini disebabkan karena batas-batas kedaulatan negara secara vertikal masih diperdebatkan para ahli. Ada kecenderungan yang menyatakan bahwa yang dekat dengan permukaan bumi (atmosphere space atau air space) merupakan wilayah kedaulatan negara yang berada dibawahnya, sedangkan yang berada diatasnya merupakan warisan bersama umat manusia (res communis omnium) pendapat ini tidak menyelesaikan persoalan, karena masalah pokoknya yaitu batas antara kedua bagian tersebut sulit untuk ditentukan, hal ini sangat penting karena pemancaran dan penerimaan gelombang radio dilakukan melalui udara, sehingga konsep kedaulatan negara atas wilayah udaranya sangat erat kaitannya dengan pengaturan penggunaan gelombang radio ini.

Melihat akan kenyataan diatas, maka dalam ketentuan konvensi ITU juga tidak dijumpai pengaturan secara tegas mengenai aspek-aspek kedaulatan negara atas wilayah udaranya, akan tetapi terdapat beberapa pasal yang secara tidak langsung dapat dijadikan pegangan mengenai konsep kedaulatan negara ini.

Masalah yang timbul sehubungan dengan kedaulatan negara ini adalah apakah suatu negara dapat melakukan tindakan balasan (counteract) terhadap inteferensi gelombang radio yang dilakukan negar asing ? sebaliknya apakah terhadap negara yang melakukan interferensi atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan konvensi ITU dapat diambil tindakan ?

Untuk masalah yang pertama ternyata tidak dinyatakan secara tegas. dalam mukadimah konvensi ITU disebutkan bahwa setiap negara berhak untuk mengatur telekomunikasinya sendiri. hal ini dapat diartikan sebagai berikut :

  1. Setiap negara berkewajiban untuk mengatur penggunaan gelombang radio, khususnya yang ditujukan keluar negara tersebut untuk mencegah terjadinya gangguan komunikasi pihak lain. Kewajiban ini diatur dalam pasal 35 ayat 1 konvensi ITU “all station whatever their purpose must be established and operated in such manner as not to cause harmful interference to the radio services or communication of other members or recognized private operating agencies or of other duly authorized operating agencies with carry on radio service and which operated in accordance with the provision of the radio regulation”

untuk mencegah terjadinya inteferensi dalam pasal 35 ayat 1 tersebut, maka setiap administrasi telekomunikasi dari setiap negara anggota yang merupakan bagian dari pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dari konvensi ITU berkewajiban untuk :

    1. Melakukan penunjukan frekwensi dan melakukan pencatatan

    2. Pengaturan penyelenggaraan telekomunikasi

    3. Koordinasi penyelenggaraan telekomunikasi

    4. Penertiban ijin penyelenggaraan telekomunikasi.5

  1. Setiap negara berhak untuk melindungi kepentingan keamanan dan kedaulatan nasionalnya dari ancaman masuknya gelombang-gelombang radio dari luar. Ada beberapa tindakan yang dapat diambil untuk melaksanakan hak ini. Salah satu diantaranya yaitu tindakan secara teknis berupa penanggalan terhadap masuknya siaran radio (jamming)

Dalam pasal 20 konvensi ITU disebutkan bahwa “each member reserves the right to suspend the international telecomunication service for an indefinite time, either generally or only for corespondence, outgoing, inconming or in transit. provided that immediately notifies such action to each of other member through the medium of the secretary general”Ketentuan dalam pasal ini memungkinkan sesuatu negara untuk mengambil tindakan tertentu apabila merasa bahwa masuknya dan keluarnya suatu gelombang radio mengancam kedaulatannya. Penafsiran terhadap pasal ini masih simpang siur,ada negara yang berpendapatbahwa pasal ini merupakan suatu pengakuan terhadap tindakan jamming, selain itu dalam pasal 19 konvensi ITU disebutkan

(1)members reserve the right to stop the transmission of any private telegram which may appear dangerous to the security of the state of contrary to their law, to public order or to decency. Provided that they immediately notify the office of origin of the stoppage of any such telegram or any part thereof, except when such notification may appear dangerous to the security of the state.

(2) members also reserve the right to cut off any other private telecommunication which may appear dangerous to the security of the state or contary to their laws, to public order or to decency.

Dengan demikian dari dua ketentuan tersebut di atas terlihat bahwa dalam konvensi ITU kedaulatan negara merupakan dasar yang penting dalam pengaturan penggunaan gelombang radio.

Terhadap masalah kedua, tindakan apa yang dapat diambil terhadap suatu negara yang melakukan inteferensi atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan konvensi ITU?

Dalam pasal 50 yang merupakan ketentuan mengenai penyelesaian pertikaian disebutkan bahwa apabila terdapat pertikaian antara anggota maka upaya pertama yang dilakukan adalah penyelesaian antara kedua belah pihak secara langsung. Apabila cara ini tidak mencapai maka penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui pihak ketiga yaitu arbitrase. Ketentuan diatas dapat dilaksanakan apabaila ada dua atau lebih pihak yang bertikai, akan tetapi ada kemungkinan yang lain dimana suatu negara secara tidak langsung mengganggu komunikasi negara lain. Dalam pasal 50 tersebut tidak terdapat prosedur penyelesaian yang demikian. Akan tetapi sebagai badan khusus dari PBB maka tindakan ITU tidak boleh bertentangan dengan piagam PPB. dalam pasal 41 piagam PBB disebutkan bahwa

:“The security council may decide what measure not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decision, and it may call upon the members of united nation to apply such measures, these may include complete or partial interuption of economic relations and of rail, sea, air, portal, telegraphic, radio and other means of communication and the severable of diplomatic relation”

Dengan demikian suatu negara yang dapat mengancam perdamaian dunia, apabila dianggap perlu dapat dikenakan sanksi seperti diatas oleh Dewan Keamanan. Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan suatu negara dikenakan blokade komunikasi apabila ternyata perbuatannya dianggap dapat mengancam perdamaian dunia.

Penutup

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan dalam konvensi ITU 1982 disebutkan bahwa setiap negara berhak untuk mengatur telekomunikasinya sendiri, ini dapat diartikan sebagai adanya hak suatu negara untuk mengatur gelombang radio yang masuk dan keluar ke dan dari wilayah kedaulatannya, sehingga apabila dirasakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum nasional negara tersebut dapat melakukan tindakan pencegahan.

Berdasarkan pemikiran demikian maka apabila suatu negara berbuat sedemikian rupa sehingga gelombang radio yang dipergunakan memasuki wilayah kedaulatan suatu negara, maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan negara tersebut dan dengan demikian konsep “freedom of ether” tidak diakui dalam konvensi ITU 1982.

Berkaitan dengan konsep kedaulatan negara ini adalah apakah suatu negara dapat mengambil tindakan terhadap gelombang radio yang memasuki wilayah kedaulatannya ? dan tindakan apa yang dapat diambil. Dalam keadaan demikian konvensi ITU 1982 hanya memberikan satu jalan keluar, yaitu penyelesaiaan sengketa secara damai artinya melalui perundingan kedua belah pihak yang bersengketa ataupun dengan melibatkan pihak ketiga.

Sehubungan dengan tindakan apa yang dapat diambil. Oleh negara yang terkena siaran radio asing konvensi ITU 1982 mengatur bahwa negara tersebut dapat melakukan tindakan balasan berupa Jamming yaitu tindakan untuk mengacaukan suatu gelombang tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Giussepe.Schipone,International Organisation a Dictionary and Directory, Ed 2,Mac Millan Press, 1986

William H Read, International Radio broadcasting Toward a law of Globalization Network, Mac Graw Hill Book Company, New York, 1982.

Encyclopedi Britanica, 15 th.Edisi 15

Dokumen

Intenational Telecommunication Converence Nairoby, General Secretariat of ITU, Genewa,1982

1 Encyclopedia. Britanica (15th), hlm.425

2 Willianm H Read, Intenational Radio Broadcasting Toward a Law of Globalization Network, Mac Graw Hill Book Company, 1982, New York, Hlm. 178

3 Giussepe Schipone, International Organization a dictionary and directory,Ed 2, Mac Millan Press,1986, hlm 1990

4 Indonesia telah meratifikasi konvensi ini dengan UU No II Tahun 1985, tanggal 22 Oktober 1985

5 Hasil wawancara dengan pejabat Direktorat Jenderal Bina Frekuensi, Deparpostel, Februari 1997.

ASPEK-ASPEK HUKUM INTERNASIONAL

PENGATURAN PENGGUNAAN GELOMBANG RADIO OLEH

INTERNASIONAL TELECOMMUNICATION UNION.

Oleh:

Akhmad Idris, SH

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Abstrak: Penggunaan telekomunikasi radio mulai pertengahan abad 19 sudah sangat meluas, dalam artian melewati batas kedaulatan negara, sehingga menimbulkan permasalahan hukum, khususnya hukum internasional, Menyadari hal demikian masyarakat internasional membentuk organisasi internasional ITU (Internasional Telecomunication Union) yang merupakan salah satu badan khusus PBB. ITU secara berkala mengadakan pertemuan untuk membahas masalah tersebut diatas.

Tulisan ini membahas bagaimana ITU mengatur mengenai penggunaan gelombang radio yang melewati batas kedaulatan negara

Kata kunci : Gelombang Radio, Kedaulatan Negara , ITU

Pendahuluan

Perkembangan teknologi pada saat ini mempunyai pengaruh yang cukup penting terhadap perkembangan hukum, akan tetapi sering dijumpai adanya ketidakmampuan hukum untuk mengimbangi lajunya perkembangan teknologi, hal ini selain disebabkan pembentukan hukum memerlukan waktu yang lama, juga dikarenakan perkembangan teknologi yang sangat cepat.

Salah satu perkembangan teknologi yang dianggap sangat penting adalah dalam bidang telekomunikasi, yang dalam hal ini telekomunikasi yang menggunakan gelombang radio. Istilah “radio” pada dasarnya meliputi pemancaran dan penerimaan sinyal-sinyal melalui gelombang radio elektromagnetik untuk membawa informasi).1

Perkembangan teknologi radio dimulai pada awal abad ke-19 dengan munculnya teori gelombang elektromagnetik yang dirumuskan oleh Michael Faraday. dengan melibatkan berbagai Sarjana dalam penemuan gelombang radio, maka pada saat sekarang ini sudah dapat dilakukan komunikasi melalui radio keseluruh penjuru dunia bahkan keruang angkasa. Dengan demikian menimbulkan permasalahan hukum, khususnya hukum Internasional, permasalahan tersebut diantaranya ;

  1. Apakah penggunaan gelombang radio yang melewati batas kedaulatan suatu negara dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara tersebut ?

  2. Apakah negara yang terkena siaran negara lain, yang isinya merugikan negara yang bersangkutan dapat melakukan penangkalan (counteract) terhadap siaran tersebut ?

Negara yang pertama kali dianggap melakukan counteract adalah Austria yaitu terhadap tindakan NAZI Jerman yang melakukan propaganda pada tahun 1934 melalui siaran radio yang ditujukan ke Australia yang mengakibatkan pemerintah Australia melakukan “Jamming” terhadap siaran propaganda tersebut 2)2.

Permasalahan diatas timbul dikarenakan media yang dipergunakan dalam telekomunikasi radio adalah gelombang elektromagnetik, penggunaan gelombang ini tidak menghiraukan batas-batas kedaulatan negara baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

Melihat sifat dan hakekat dari masalah yang ada terlihat bahwa masalah ini menyangkut berbagai negara sehingga menghendaki pengaturan yang bersifat internasional.

Pengaturan mengenai penggunaan gelombang radio ini dilakukan dengan membentuk badan internasional, yaitu International Telecomunication Union (ITU).

Cikal bakal ITU dimulai pada tahun 1865 dengan dibentuknya International Radio Telegraph Convention yang dihadiri oleh 20 Negara di Paris Prancis selanjutnya pada tahun 1947 ITU resmi mejadi badan khusu PBB).3

Selanjutnya ITU membentuk berbagai badan khusus yang secara berkala mengadakan pertemuan, badan-badan khusus tersebut yaitu International Frekwensi Registration Board (IFRB) dan International Radio Consultative Communite (CCIR). Badan-badan khusus inilah yang bertugas untuk melakukan pengaturan penggunaan gelombang radio.

Latar belakang dan sejarah terbentuknya ITU

Terbentuknya ITU dirasakan sebagai suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat adanya perkembangan teknologi. Pada tahun 1837 suatu penemuan besar terjadi dengan terciptanya suatu alat yang dapat mengirimkan pesan-pesan atau berita dari suatu tempat ketempat lain yang dinamakan Telegraph, dan pada tahun 1849 Telegraph digunakan secara Internasional, artinya melewati batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan meningkatnya komunikasi Internasional dan oleh karenanya dibutuhkan suatu pengaturan bagi pemakaian Telegraph, terutama yang dilakukan melintasi batas-batas Negara. Pada saat itu dalam skala bilateral terdapat suatu perjanjian antara Austria dan Jerman menyangkut tentang komunikasi Internasional, kemudian meningkat pada skala Internasional yaitu pada tanggal 17 mei 1865, dimana para wakil dari 20 negara telah bersepakat untuk mendirikan Internasional Telegraph Union melalui suatu konvensi.

Perkembangan selanjutnya pada tahun 1906 wakil dari 20 negara menyetujui suatu konvensi yaitu International Radio Telegraph Convention, kemudian pada tahun 1932 tepatnya 9 Desember kedua konvensi ini digabung menjadi satu yaitu International Telecommunication Convention yang mulai berlaku 1934 di Madrid.

Konvensi ini juga sekaligus membentuk International Telecommunication Union.(ITU) . Pada tanggal 15 November 1947 ITU resmi menjadi badan khusus PBB berdasarkan “Agreement between United Nation and International Telecommunication Union” yang berkedudukan di Bern yang kemudian dipindahkan ke Genewa. Konvensi yang menjadi dasar pembentukan dari ITU telah beberapa kali mengalami perubahan yang pertama adalah pada tanggal 3 oktober-22 desember 1952 di Buines Airos kemudian pada tanggal 12 Nopember 1965 di Montreux pada tanggal 25 Oktober 1973 di Malaga torremolis dan terakhir diadakan pada tahun 1982 di Nairobi Kenya).4

Selain dari konvensi-konvensi diatas berbagai peraturan-peraturan lain yang dibentuk seperti Radio Regulation, 21 Desember 1959 dan Telegraph Regulation tanggal 29 November 1958.

Pengaturan penggunaan gelombang radio ditinjau dari segi hukum Internasional

Sebagai suatu objek dari hukum Internasional, gelombang radio mempunyai beberapa aspek yang sangat berkaitan dengan kaidah-kaidah hukum Internasional.

Aspek hukum Internasional yang paling penting dalam pengaturan penggunaan gelombang radio adalah masalah kedaulatan negara diwilayah udara seperti telah disinggung, sebab dalam pemancaranya gelombang radio tidak mengenal batas-batas kedaulatan negara. Masalah yang timbul adalah eksistensi kedaulatan negara dalam menghadapi masuknya gelombang radio asing kedalam wilayahnya. Masuknya suatu gelombang radio berasal dari negara lain baik yang disengaja maupun tidak, bisa mempunyai aspek negatif maupun positif. Aspek positif misalnya informasi yang masuk dapat memperluas cakrawala para penerima informasi tersebut. Sedangkan aspek negatif terjadi apabila gelombang radio itu sengaja dilakukan untuk melakukan propaganda dinegara yang dituju.

Masalah kedaulatan negara ini secara khusus mulai dibahas pada pertemuan di Washington DC antara Amerika Serikat, Kanada, Kuiba dan New Foundland pada tahun 1927. Dalam pertemuan itu ditekankan bahwa setiap negara berhak untuk menggunakan setiap saluran radio, pernyataan ini dimungkinkan karena pada saat itu (tahun 1927) teknologi radio masih terbatas pada negara-negara tertentu saja.

Dalam konferensi Madrid tahun 1932, juga dinyatakan bahwa setiap negara berhak untuk menggunakan gelombang radio asalkan tidak menimbulkan interferensi atau gangguan terhadap negara lain dan jika menimbulkan interferensi negara tersebut wajib untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu kejadian pada saat itu yang berkaitan dengan hal ini adalah terganggunya telekomunikasi di Canada akibat interferensi oleh pemancar-pemancar Amerika Serikat yang terletak diperbatasan kedua negara, akibat pengaduan dari pihak kanada maka Federal Comunication Commision menyatakan bahwa komisi tidak dapat menyetujui tindakan dari pemancar-pemancar di Amerika serikat dan mengharuskan pihak Amerika Serikat menghentikan penggunaan frekuensi yang menimbulkan gangguan tersebut. Federal Communication Commision adalah badan pemerintah dari Amerika Serikat yang mengatur mengenai komunikasi di Amerika Serikat.

Pada saat sekarang dimana teknologi telekomunikasi sudah dimiliki oleh setiap negara (walaupun dalam tingkatan yang berbeda) sulit untuk menyatakan bahwa setiap negara berhak memakai secara mutlak suatu gelombang radio yang diinginkannya. Oleh karena itu selain dimungkinkan untuk memakai suatu gelombang radio tertentu, ia juga wajib untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan negara lain. Ketentuan ini tetap menghormati kedaulatan negara untuk mengatur telekomunikasinya, seperti tercantum dalam mukadimah konvensi ITU 1982 yang menyatakan ; “While Fully recognizing the sovereign right of each country to regulate its telecommunication”

Dengan demikian kedaulatan negara dari setiap negara anggota tetap dihormati dalam pengaturan penggunaan gelombang radio dan dalam kenyataan sulit untuk mengatakan secara tegas eksistensi dari kedaulatan negara sehubungan dengan pengaturan penggunaan gelombang radio. Hal ini disebabkan karena batas-batas kedaulatan negara secara vertikal masih diperdebatkan para ahli. Ada kecenderungan yang menyatakan bahwa yang dekat dengan permukaan bumi (atmosphere space atau air space) merupakan wilayah kedaulatan negara yang berada dibawahnya, sedangkan yang berada diatasnya merupakan warisan bersama umat manusia (res communis omnium) pendapat ini tidak menyelesaikan persoalan, karena masalah pokoknya yaitu batas antara kedua bagian tersebut sulit untuk ditentukan, hal ini sangat penting karena pemancaran dan penerimaan gelombang radio dilakukan melalui udara, sehingga konsep kedaulatan negara atas wilayah udaranya sangat erat kaitannya dengan pengaturan penggunaan gelombang radio ini.

Melihat akan kenyataan diatas, maka dalam ketentuan konvensi ITU juga tidak dijumpai pengaturan secara tegas mengenai aspek-aspek kedaulatan negara atas wilayah udaranya, akan tetapi terdapat beberapa pasal yang secara tidak langsung dapat dijadikan pegangan mengenai konsep kedaulatan negara ini.

Masalah yang timbul sehubungan dengan kedaulatan negara ini adalah apakah suatu negara dapat melakukan tindakan balasan (counteract) terhadap inteferensi gelombang radio yang dilakukan negar asing ? sebaliknya apakah terhadap negara yang melakukan interferensi atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan konvensi ITU dapat diambil tindakan ?

Untuk masalah yang pertama ternyata tidak dinyatakan secara tegas. dalam mukadimah konvensi ITU disebutkan bahwa setiap negara berhak untuk mengatur telekomunikasinya sendiri. hal ini dapat diartikan sebagai berikut :

  1. Setiap negara berkewajiban untuk mengatur penggunaan gelombang radio, khususnya yang ditujukan keluar negara tersebut untuk mencegah terjadinya gangguan komunikasi pihak lain. Kewajiban ini diatur dalam pasal 35 ayat 1 konvensi ITU “all station whatever their purpose must be established and operated in such manner as not to cause harmful interference to the radio services or communication of other members or recognized private operating agencies or of other duly authorized operating agencies with carry on radio service and which operated in accordance with the provision of the radio regulation”

untuk mencegah terjadinya inteferensi dalam pasal 35 ayat 1 tersebut, maka setiap administrasi telekomunikasi dari setiap negara anggota yang merupakan bagian dari pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dari konvensi ITU berkewajiban untuk :

    1. Melakukan penunjukan frekwensi dan melakukan pencatatan

    2. Pengaturan penyelenggaraan telekomunikasi

    3. Koordinasi penyelenggaraan telekomunikasi

    4. Penertiban ijin penyelenggaraan telekomunikasi.5

  1. Setiap negara berhak untuk melindungi kepentingan keamanan dan kedaulatan nasionalnya dari ancaman masuknya gelombang-gelombang radio dari luar. Ada beberapa tindakan yang dapat diambil untuk melaksanakan hak ini. Salah satu diantaranya yaitu tindakan secara teknis berupa penanggalan terhadap masuknya siaran radio (jamming)

Dalam pasal 20 konvensi ITU disebutkan bahwa “each member reserves the right to suspend the international telecomunication service for an indefinite time, either generally or only for corespondence, outgoing, inconming or in transit. provided that immediately notifies such action to each of other member through the medium of the secretary general”Ketentuan dalam pasal ini memungkinkan sesuatu negara untuk mengambil tindakan tertentu apabila merasa bahwa masuknya dan keluarnya suatu gelombang radio mengancam kedaulatannya. Penafsiran terhadap pasal ini masih simpang siur,ada negara yang berpendapatbahwa pasal ini merupakan suatu pengakuan terhadap tindakan jamming, selain itu dalam pasal 19 konvensi ITU disebutkan

(1)members reserve the right to stop the transmission of any private telegram which may appear dangerous to the security of the state of contrary to their law, to public order or to decency. Provided that they immediately notify the office of origin of the stoppage of any such telegram or any part thereof, except when such notification may appear dangerous to the security of the state.

(2) members also reserve the right to cut off any other private telecommunication which may appear dangerous to the security of the state or contary to their laws, to public order or to decency.

Dengan demikian dari dua ketentuan tersebut di atas terlihat bahwa dalam konvensi ITU kedaulatan negara merupakan dasar yang penting dalam pengaturan penggunaan gelombang radio.

Terhadap masalah kedua, tindakan apa yang dapat diambil terhadap suatu negara yang melakukan inteferensi atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan konvensi ITU?

Dalam pasal 50 yang merupakan ketentuan mengenai penyelesaian pertikaian disebutkan bahwa apabila terdapat pertikaian antara anggota maka upaya pertama yang dilakukan adalah penyelesaian antara kedua belah pihak secara langsung. Apabila cara ini tidak mencapai maka penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui pihak ketiga yaitu arbitrase. Ketentuan diatas dapat dilaksanakan apabaila ada dua atau lebih pihak yang bertikai, akan tetapi ada kemungkinan yang lain dimana suatu negara secara tidak langsung mengganggu komunikasi negara lain. Dalam pasal 50 tersebut tidak terdapat prosedur penyelesaian yang demikian. Akan tetapi sebagai badan khusus dari PBB maka tindakan ITU tidak boleh bertentangan dengan piagam PPB. dalam pasal 41 piagam PBB disebutkan bahwa

:“The security council may decide what measure not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decision, and it may call upon the members of united nation to apply such measures, these may include complete or partial interuption of economic relations and of rail, sea, air, portal, telegraphic, radio and other means of communication and the severable of diplomatic relation”

Dengan demikian suatu negara yang dapat mengancam perdamaian dunia, apabila dianggap perlu dapat dikenakan sanksi seperti diatas oleh Dewan Keamanan. Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan suatu negara dikenakan blokade komunikasi apabila ternyata perbuatannya dianggap dapat mengancam perdamaian dunia.

Penutup

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan dalam konvensi ITU 1982 disebutkan bahwa setiap negara berhak untuk mengatur telekomunikasinya sendiri, ini dapat diartikan sebagai adanya hak suatu negara untuk mengatur gelombang radio yang masuk dan keluar ke dan dari wilayah kedaulatannya, sehingga apabila dirasakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum nasional negara tersebut dapat melakukan tindakan pencegahan.

Berdasarkan pemikiran demikian maka apabila suatu negara berbuat sedemikian rupa sehingga gelombang radio yang dipergunakan memasuki wilayah kedaulatan suatu negara, maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan negara tersebut dan dengan demikian konsep “freedom of ether” tidak diakui dalam konvensi ITU 1982.

Berkaitan dengan konsep kedaulatan negara ini adalah apakah suatu negara dapat mengambil tindakan terhadap gelombang radio yang memasuki wilayah kedaulatannya ? dan tindakan apa yang dapat diambil. Dalam keadaan demikian konvensi ITU 1982 hanya memberikan satu jalan keluar, yaitu penyelesaiaan sengketa secara damai artinya melalui perundingan kedua belah pihak yang bersengketa ataupun dengan melibatkan pihak ketiga.

Sehubungan dengan tindakan apa yang dapat diambil. Oleh negara yang terkena siaran radio asing konvensi ITU 1982 mengatur bahwa negara tersebut dapat melakukan tindakan balasan berupa Jamming yaitu tindakan untuk mengacaukan suatu gelombang tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Giussepe.Schipone,International Organisation a Dictionary and Directory, Ed 2,Mac Millan Press, 1986

William H Read, International Radio broadcasting Toward a law of Globalization Network, Mac Graw Hill Book Company, New York, 1982.

Encyclopedi Britanica, 15 th.Edisi 15

Dokumen

Intenational Telecommunication Converence Nairoby, General Secretariat of ITU, Genewa,1982

1 Encyclopedia. Britanica (15th), hlm.425

2 Willianm H Read, Intenational Radio Broadcasting Toward a Law of Globalization Network, Mac Graw Hill Book Company, 1982, New York, Hlm. 178

3 Giussepe Schipone, International Organization a dictionary and directory,Ed 2, Mac Millan Press,1986, hlm 1990

4 Indonesia telah meratifikasi konvensi ini dengan UU No II Tahun 1985, tanggal 22 Oktober 1985

5 Hasil wawancara dengan pejabat Direktorat Jenderal Bina Frekuensi, Deparpostel, Februari 1997.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

kalender

Desember 2016
S S R K J S M
« Jun    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Klik tertinggi

  • Tak ada

RSS poto

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

Blog Stats

  • 56,466 hits

Top Rated

virtual

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Bergabunglah dengan 4 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: